Satgas Antimafia Bola Beri Pelapor Perlindungan Penuh

by



Mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani (kanan), Kuasa Hukum Boyamin Saiman (tengah) dan Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara (ayah Lasmi) (kiri), di Ditreskrimun Polda Metro Jaya. (cw2)

Mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani (kanan), Kuasa Hukum Boyamin Saiman (tengah) dan Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara (ayah Lasmi) (kiri), di Ditreskrimun Polda Metro Jaya. (cw2)

JAKARTA – Mantan Manajer Persibara Banjarnegara, Lasmi Indaryani, mengaku mendapat teror dan intimidasi sejak melaporkan kasus dugaan pengaturan skor. Ia pun meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait teror tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menegaskan kalau Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola bertugas melindungi Lasmi sebagai pelapor. Bahkan perlindungan tersebut sudah diberikan semenjak Lasmi membuat laporan pada Desember 2018.

“Kalau perlindungan, dari awal satgas memberikan perlindungan kepada Saudari Lasmi,” ujar Dedi ketika dihubungi oleh poskotanews.com, pada Sabtu (2/3/2019). “Untuk ke LPSK bagian dari prosedur sesuai dengan mekanisme ke lembaga yang diatur dalam Undang-Undang,” lanjutnya.

Perihal adanya teror dan intimidasi yang diterima oleh Lasmi, kata Dedi, pihaknya telah mengetahui hal tersebut sejak awal. Sebab menurutnya, Lasmi telah menginformasikan adanya teror dan intimidasi sejak membuat laporan itu.

“Sudah menginfokan (adanya) ancaman-ancaman via telpon, baik whatsapp maupun lainnya,” terang Dedi.

Sebelumnya pada Rabu (27/2/2019) Lasmi mendatangi Direktorat Resrse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, guna silahturahmi sekaligus meminta izin untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.

Pada Jumat (1/3/2019) Lasmi akhirnya mendatangi LSPK, guna mendapatkan perlindungan tersebut.

Seperti diketahui, Lasmi melaporkan Priyanto dan Anik atas kasus dugaan pengaturan skor. Laporan Lasmi itu teregistrasi dengan nomor LP/6990/XII/2018/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 19 Desember 2018, tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Tindak Pidana Suap dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau UU RI No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. (cw2/mb)



Sumber : Postkotanews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *