Ibu Kota Negara Segera Pindah, Jokowi Bakal Umumkan Lokasinya

by


SURATKABAR.ID – Ibu Kota Negara bakal segera pindah setelah dirampungkannya pemilihan lokasi baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal mengumumkan ibu kota pengganti DKI Jakarta.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

“Pengumumannya (Ibu Kota negara baru) oleh Presiden tahun ini,” kata dia di Gedung Bappenas, Rabu (10/7/2019), dikutip dari inews.id.

Meskipun belum diumumkan secara pasti kota yang akan dipilih, namun sejauh ini Ibu Kota baru dipastikan akan pindah ke pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi dua kandidat terkuat pusat pemerintahan akan berada.

Bambang menjelaskan jika pulau Kalimantan dipilih sebagai lokasi Ibu Kota negara baru untuk menciptakan pemerintahan bersifat Indonesia Sentris. Kalimantan yang berada tepat di tengah Indonesia, dinilai mampu merealisasikan hal tersebut.

Indonesia Sentris ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan yang sampai saat ini masih terjadi.

“Denyut ekonomi yang berada di Pulau Jawa menyebabkan Jawa padat dengan kegiatan ekonomi, dan menyebabkan ketimpangan dengan pulau selain pulau Jawa,” katanya.

Pertimbangan lain adalah lokasi baru adalah daerah yang minim bencana. Melihat peta sejarah bencana, Kalimantan merupakan wilayah yang paling aman dibandingkan pulau lainnya.

“Selain karena ketersediaan lahan luas, wilayah Kalimantan relatif bebas bencana,” ucap dia.

Saat ini, terdapat dua lokasi yang menjadi kandidat kuat ibukota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Ditahap awal ibukota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.



Sumber : SuratKabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *