Fahri Hamzah Teringat Orba Ketika Mendengar Pidato Jokowi

by


SURATKABAR.ID –  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku cukup khawatir dengan pidato presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang bertajuk Visi Indonesia yang disampaikan dalam acara Syukuran Nasional di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019).

Fahri menganggap pidato Jokowi tersebut sangat terkesan penuh semangat pembangunan seperti yang pernah digaungkan di era Orde Baru (Orba). Menurutnya, pidato itu berpotensi mereduksi tegaknya bangunan demokrasi di Indonesia pasca reformasi.

“Terus terang pidato itu seperti yg saya katakan sangat berbau pembangunanisme. Mereduksi narasi besar kita pasca 21 tahun reformasi, yaitu tentang negara sebagai penjamin tegaknya demokrasi dan negara hukum yang demokratis,” kata Fahri, Senin (15/7/2019), dikutip dari cnnindonesia.com.

Sementara hal-hal yang di luar prinsip pembangunan, menurut Fahri punya peluang untuk disingkirkan oleh pemerintah.

“Karena kalau memakai perspektif pembangunanisme sepertinya ada yang dijanjikan sebagai kemajuan ekonomi, maka yang lain-lain dapat kita korbankan,” kata dia.

Lebih lanjut, politisi kelahiran Sumbawa tersebut menilai pidato Jokowi soal pembangunan sangat mirip dengan trilogi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah zaman orde baru. Trilogi pembangunan itu, kata dia, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

“Jadi seperti trauma kita mendengar trilogi pembangunan di zaman orba dulu, seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Sekarang itu sepertinya presiden ingin membangun infrastruktruktur besar-besaran, mempercepat pembangunan ekonomi,” kata dia.

Hal lain yang juga disoroti Fahri adalah tentang pernyataan Jokowi perihal tidak ada tempat bagi siapa pun yang mengganggu Pancasila. Ia khawatir ideologi tersebut akan digunakan Jokowi untuk ‘memukul’ para pengkritiknya di 5 tahun kepemimpinannya ke depan.

“Kemungkinan kita tak bisa diskusi lagi soal itu, atau negara menggunakan ideologi untuk memukul orang yang mengkritik terhadap pembangunanisme negara,” kata dia.

Fahri juga cemas dengan adanya potensi pembungkaman oposisi. Salah satunya adalah adanya larangan oposisi dilarang untuk mengkritik dan menghina kinerja pemerintah. “Lalu oposisi diberikan syarat-syarat, seperti harus santun, harus sesuai budaya ketimuran, harus tak menghina dan sebagainya, yang embel-embel belakangnya nanti dapat menjadi sebab bagi pembungkaman terhadap oposisi,” kata dia.



Sumber : SuratKabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *